Jakarta, JBN Indonesia -- Beberapa pakar berpendapat bahwa Pj Gubernur DKI Jakarta idealnya ialah sosok yang netral, adil, dan tepat serta mampu mengharmonisasikan situasi sosial, budaya, dan politik di masyarakat yang sudah terpolarisasi.
Tak lama lagi, masa tugas lima tahun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berakhir pada 16 Oktober 2022. DPRD DKI Jakarta sudah mengusulkan tiga nama (Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Dirjen POLPUM Kemendagri Bahtiar, dan Sekda DKI Jakarta Amarullah Matali) yang sudah disampaikan kepada Presiden RI melalui Kementerian Dalam Negeri RI untuk selanjutnya diproses di TPA (Tim Penilai Akhir).
Dari tanggapan beberapa pengamat, anggota DPD RI asal DKI Jakarta, peneliti senior BRIN, dan dari unsur-unsur masyarakat, menilai bahwa sosok figur yang tepat, adil, dan netral adalah Bahtiar; dengan pertimbangan pengalaman di pemerintahan sebagai Direktur Ormas Dirjen Polpum Kemendagri, yang dikenal dekat dengan kalangan jurnalis di Indonesia ini juga pernah menjadi pejabat madya atau pejabat eselon I di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain pernah menjabat sebagai Pj Gubernur Kepulauan Riau, beliau juga menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen), Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI.
“Dr Bahtiar sudah punya rekam jejak di Kemendagri dengan berbagai posisi strategis mengurus bidang kebangsaan, ketahanan seni budaya ini juga sangat memahami mengurus daerah, mempunyai jaringan yang luas dengan lintas tokoh masyarakat, akademisi, intelektual, seniman, budayawan, pekerja seni,ormas, penggiat lingkungan, dan media”, ujar Prof. Jimly di Jakarta, di beberapa kesempatan.
Lebih lanjut Prof Dr Jimly Assiddiqie, tiga nama kandidat Pj Gubernur DKI Jakarta yang dicalonkan oleh DPRD DKI Jakarta (Drs Heru Budi Hartono, M.M, Dr Drs Bahtiar, M.Si, Marullah Matali, S.Ag, M.Hum), figur Dr Bahtiar yang lebih tepat, adil, dan netral sebagai calon Pj Gubernur DKI Jakarta. Seperti yang ditegaskan Prof Jimly, figur Dr Bahtiar yang lebih ideal karena memiliki kapasitas dan kualifikasi seperti yang telah ditentukan.
DKI Jakarta memang memerlukan figur baru pemimpin daerah DKI Jakarta yang netral atau tidak terpolarisasi dalam istilah “kubu-kubuan”. Hal tersebut disampaikan terkait beberapa isu yang beredar luar bahwa dua kandidat lainnya masih terkesan “menempel” dengan imej ‘titipan istana’ dan ‘orangnya Anies Baswedan’. Sementara, DKI Jakarta membutuhkan figur yang mampu mengharmonisasikan kepentingan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah, atau istilahnya mampu berdiri dengan ‘dua kaki’ di posisi yang netal dan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan kebangsaan.
Figur Dr Bahtiar juga dinilai tepat, karena selain sudah memiliki ‘track record’ di pemerintahan, juga sudah terbukti secara factual berpengalaman di lapangan dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan berbagai pihak secara harmonis. Apalagi, selama ini, kiprah Dr Bahtiar di Kemendagri RI dan LSM yang dipimpinannya juga sudah dikenal netral dan berorientasi pada masyarakat dan kepentingan kebangsaan yang selaras dengan kepentingan kenegaraan.
Jika sosok atau figur pemimpin seperti Dr Bahtiar yang nanti akan terpilih sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, maka seperti yang disampaikan juga oleh peneliti senior BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) Prof Dr Siti Zuhro, DKI Jakarta akan bisa lebih berkembang maju karena dipimpin oleh pemimpin daerah yang sudah memahami alur pemerintahan sebagai “bekal” mengelola DKI Jakarta bersama jajaran suprastruktur lainnya dan “…mampu mengharmonisasikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah… serta dapat menjalin komunikasi dengan berbagai pihak secara vertikal maupun horisontal….”
Selain itu, seperti yang diharapkan oleh banyak pihak, sosok figur Dr Bahtiar memang yang paling tepat karena sudah dikenal netral dan dekat dengan masyarakat serta kemampuan mengharmonisasikan kepentingan masyarakat yang multikultur dan latar belakang tentang nilai-nilai kebangsaan. Sehingga, selain tak akan terperosok oleh politik kepentingan “kubu-kubuan”, figur Dr Bahtiar akan lebih berkemampuan mengelola DKI Jakarta tanpa harus terjebak dengan kepentingan sesaat seperti apa yang diserukan Forum Rektor (32 Rektor) yang diadakan baru lalu di Universitas Gajah Mada Jogyakarta.
Sosok Bahtiar tidak mempunyai “beban” atau “kepentingan politik” sehingga lebih mudah melakukan komunikasi publik kearifan dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengharmonikan polarisasi Jakarta di DKI Jakarta sebagai barometer nasional. Maka, dengan latar belakang netralitas, diharapkan figur Dr Bahtiar dapat menjadi pertimbangan Presiden RI dan Tim Penilai Akhir (TPA). (Joe/JBN)
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.
Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia
.jpeg)
.jpeg)
