Literasi Keuangan dan Masalah Asuransi di Indonesia

 

dr. Nikke Indriasari, SpM

Literasi Keuangan dan Masalah Asuransi di Indonesia

dr. Nikke Indriasari,SpM

Mahasiswa Pasca Sarjana Hukum Kesehatan FH Universitas Hang Tuah Surabaya

Direktur PT. Karsa Medika Prima

 

Issue dan istilah tentang Literasi Keuangan mungkin masih relatif baru bagi banyak kalangan di Indonesia. Padahal, manfaatnya sangatlah penting sebagai dasar dan pertimbangan dalam hal pengelolaan keuangan. Literasi keuangan sendiri pada dasarnya merupakan keterampilan yang dibutuhkan oleh seseorang terutama saat harus membuat pilihan dan keputusan penting berkaitan dengan uang yang dimilikinya.

 

Beberapa hal penting dalam konteks literasi keuangan adalah pemahaman terhadap perbankan, investasi, managemen keuangan pribadi, penganggaran keuangan pribadi dan penerapannya dalam kehidupan sehari hari. Dalam penerapannya, hendaknya dapat merepresentasikan pada konteks penting literasi dimaksud, manfaatnya adalah adanya keputusan cerdas dalam menggelola keuangan sehingga stabilitas keuangan pribadi dan keluarga dapat terakomodasi dengan baik.

 

Financial Health Index 2020 menyebutkan skor literasi keuangan Indonesia 2020 adalah 67%, sedikit lebih baik dari tahun lalu yang sebesar 66%. Indonesia ternyata hanya lebih baik dari Vietnam yang skornya sebesar 64%. Skor literasi tertinggi dipegang oleh Singapura dengan 79%, naik dari tahun lalu yang sebesar 78%. Posisi kedua diisi Hong Kong dengan skor 72%, sama dengan tahun lalu. Kemudian, Filipina dengan 71% dan Thailand dengan 68%.

 

Mengerucut pada keputusan memilih asuransi kesehatan, pendidikan, sebagai investasi masa depan, tak bisa dipungkiri bahwa masalah asuransi di Indonesia punya banyak masalah sehingga banyak sekali masyarakat yang dirugikan. Menurut Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II OJK Moch Ihsanuddin mengatakan, “bahwa industri asuransi masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kecilnya penetrasi dan densitas, hingga terjadinya gagal bayar di sejumlah perusahaan. Tercatat tiga tahun terakhir, kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, dan PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri menjadi sorotan karena kondisi keuangan yang merosot dan gagal bayar klaim”.

 

Harapan akhirnya, masyarakat berharap negara hadir untuk dapat melindungi rakyat akan bahaya dan masalah asuransi di Indonesia. Berbagai  instrumen  hukum  yang  dibuat  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  konsumen  khususnya  konsumen  jasa asuransi  antara lain  dibentuknya  BMAI  (Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia), OJK (Otoritas  Jasa Keuangan), begitupun yang terakomodasi dalam UU Perlindungan Konsumen yang didalamnya terdapat BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional),  LPKS (Lembaga Perlindungan  Konsumen Swadaya  Masyarakat,  dan  BPSK  (Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen),  perangkat – perangkat yang sudah ada, masih dipandang belum mampu secara perkasa melindungi masyarakat dari jebakan batman (kondisi-kondisi konyol yang tidak terduga) asuransi yang beredar di Indonesia. (*)

Dapatkan Berita Terupdate dari JBN Indonesia
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.

Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia