 |
| Nasim Khan anggota komisi VI DPR RI (kedua dari kiri) saat Raker dengan Kementerian |
JAKARTA, JBN Indonesia - Pasca keputusan pemerintah pusat menaikan BBM subsidi jenis Pertalite dan solar pada 3 September lalu, meski di tolak oleh meyoritas fraksi di DPR RI, menuai banyak aksi protes dari massa diberbagai daerah di Indonesia.
Seperti yang terlihat hari ini, ratusan massa buruh menggelar aksi menolak kenaikan BBM di depan gedung DPR/MPR RI Senayan Jakarta, Selasa (6/9/2022).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan aksi buruh serentak ini dilakukan di 34 provinsi yang dipusatkan di kantor gubernur agar membatalkan kenaikan harga BBM.
Sebelumnya, salah satu anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan sempat meminta pemerintah untuk menahan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yakni Pertalite dan Solar. karena kenaikan harga BBM bersubsidi akan membawa dampak buruk bagi rakyat kecil menengah kebawah.
"Sudah kami ingatkan, apabila pemerintah menaikkan BBM saat ini, dampakanya akan membuat daya beli masyarakat terganggu, memicu lonjakan inflasi dan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional, " kata Nasim Khan melalui sambungan selulernya.
Beban subsidi energi termasuk BBM di dalamnya memang menjadi komponen yang memberatkan APBN selama ini. Namun, kata Nasim, pemerintah harus bisa mencari alternatif lain yang bisa menyelamatkan semuanya. Terutama menyelamatkan nasib rakyat kecil menengah kebawah.
Nasim mengusulkan agar pemerintah menempuh upaya pembatasan disertai pengawasan dan impor minyak murah.
Pertama, Nasim mengusulkan agar pemerintah melakukan pembatasan dan peningkatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
Menurutnya, bila pembatasan BBM bersubsidi tersebut dapat dikombinasikan dengan tindakan pengawasan yang ketat, maka efisiensi penggunaan BBM bersubsidi akan semakin maksimal.
"Siapa yang berhak mendapatkan subsidi dan siapa yang tidak berhak mendapat subsidi dengan segala sesuatu infrastrukturnya harus kita persiapkan, sehingga subsidi itu benar dan apa yang digunakan dan APBN kita kepada subsidi ini bisa benar-benar dirasakan oleh rakyat yang benar-benar membutuhkan," paparnya.
Kedua, pemerintah bisa segera mengimpor minyak mentah murah dari Rusia. Menyusul, tawaran harga minyak mentah dari Rusia lebih murah 30 persen dibandingkan harga pasar.
Sebagai negara yang bebas atau non blok, kata Nasim, Indonesia tentunya berhak memilih yang terbaik demi kepentingan dan kebutuhan bangsa dan kemaslahatan rakyat Indonesia.
"Kalau kita harus mengimpor barang yang kualitasnya lebih baik, lebih murah, kenapa tidak," tegas Nasim.
Jika pemerintah mengambil dua atau salah satu usulan tersebut, maka akan ada harapan harga BBM subsidi tersebut, tak perlu dinaikkan seperti yang direncanakan saat ini.
Oleh sebab itu, Dia meminta pemerintah agar memikirkan kembali serta berkordinasi dengan semua pihak, serta menyiapkan sistem management sinergi penguatan infrastruktur untuk memaksimalkan subsidi agar diterima yang sesuai.
"Harus diperhatikan semua aspek dan layak, dari pada harus menaikkan harga yang akan dirasakan masyarakat semua, apalagi masih dalam kondisi pemulihan ekonomi disemua sektor," imbuhnya.
Politisi asal Dapil III Jatim ini menambahan seharusnya pemerintah menyiapkan dulu infrastruktur utk BBM melalui my pertamina yang layak benar menyeluruh, agar subsidi tepat sasaran dinikmati oleh rakyat yang berhak, bukan menjadi beban negara karena tidak tepat sasaran. (Juhari/Indah/JBN)
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.
Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia
.jpeg)
.jpeg)
