 |
| Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin S.Sos MSi ketika menerima perwakilan masyarakat Desa Sei Lunang, Sei Paham dan Bagan Asahan yang menggelar aksi unjuk rasa di depan halaman kantor Bupati setempat - JBN/MK |
Asahan, Sumatera Utara, JBN Indonesia - Pemerintah Kabupaten Asahan mengikuti aturan yang berlaku dalam proses penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa. Jika masyarakat kurang puas dengan hasil yang diperoleh dan diduga adanya kecurangan maka masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin S.Sos MSi ketika menerima perwakilan masyarakat Desa Sei Lunang, Sei Paham dan Bagan Asahan yang menggelar aksi unjuk rasa di depan halaman kantor Bupati setempat, Senin (07/11/2022).
Dalam pertemuan itu Wakil Bupati terlihat menemui massa pengunjuk raja bersama dengan Dandim 0208/AS Letkol Inf. Franki Susanto, Kapolres Asahan AKBP Roman Smaradhana Elhaj, Asiste Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Buwono Prawana SIP, dan Kepala Dinas PMD Kabupaten Asahan Suherman Siregar.
Selanjutnya Taufik juga menyampaikan bila ada pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan yang diminta untuk menghadiri proses PTUN ini, pihaknya memastikan bahwa pejabat tersebut harus menghadirinya. Dan hal tersebut akan disampaikan Wakil kepada Bupati Asahan.
Kemudian Wabup memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan akan menjalankan apa yang menjadi hasil keputusan PTUN, dan diharapkan selama proses PTUN berlangsung masyarakat dapat menjaga kondusifitas keamanan di desanya masing - masing.(mk)
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.
Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia
.jpeg)
.jpeg)
