 |
| Pemerintah Kabupaten Wajo diganjar dengan penghargaan Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Tingkat Kabupaten/Kota Prov Sulsel Tahun 2023 kategori "Kabupaten Yang Berkomitmen Melakukan Intervensi dan Kolaboratif Dalam Pencegahan Perkawinan Anak" - JG/JBN |
Wajo, JBN Indonesia - Komitmen Pemerintah Kabupaten Wajo untuk terus berupaya menjalin sinergitas guna pencegahan pernikahan anak di Kabupaten Wajo mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Pemerintah Kabupaten Wajo diganjar dengan penghargaan Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Tingkat Kabupaten/Kota Prov Sulsel Tahun 2023 kategori "Kabupaten Yang Berkomitmen Melakukan Intervensi dan Kolaboratif Dalam Pencegahan Perkawinan Anak". Selain Wajo, beberapa Kabupaten/Kota lainnya juga menerima penghargaan dengan kategori yang berbeda.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Wajo, Amran Mahmud yang diserahkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman pada Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sulsel Tahun 2024 yang digelar di Hotel Claro, Makassar, Senin (17/4/2023).
Bupati Wajo, Amran Mahmud yang dikonfirmasi usai menerima penghargaan menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Prov Sulsel.
"Penghargaan ini bukanlah titik akhir dari upaya kita untuk terus berkolaborasi dan bersinergi bersama stakeholder dalam mencegah sekaligus melakukan intervensi perkawinan anak di Kabupaten Wajo. Penghargaan ini kami persembahkan untuk semua," ucapnya..
Amran Mahmud menuturkan bahwa upaya dan kolaborasi tersebut telah mempersembahkan hasil nyata. Betapa tidak, pada tahun 2021 lalu, angka perkawinan anak di Wajo tertinggi di sulsel yaitu 746 kasus. Bahkan, Menteri PPPA, Bintang Puspayoga memberikan atensi dan berkunjung ke Wajo pada tahun 2022.
"Tetapi berkat sinergitas dan upaya keras dari kita semua, kita bisa bangkit dan menekan angka tersebut bahkan turun drastis 100% pada tahun 2022 yaitu hanya 336 kasus. Sementara untuk tahun 2023 per hari ini baru 21 kasus," jelasnya.
Ketua DPD PAN Wajo ini pun menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh stake holder yang selama ini membantu dalam upaya penurunan angka perkawinan anak di Kabupaten Wajo.
"Terima kasih juga kepada Kementerian PPPA dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas atensi dan bimbingannya. Kita akan terus berupaya menuju wajo 'zero' perkawinan anak," pungkasnya.
Kegiatan Musrenbang RKPD Prov Sulsel Tahun 2024 teraebut dihadiri oleh Pejabat Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Anggota DPD RI Dapil Sulsel, Ketua DPRD Prov Sulsel, Andi Ina Kartika Sari bersama jajaran Forkopimda, jajaran Pemerintah Prov Sulsel, Para Bupati/Walikota bersama jajaran OPD serta undangan lainnya.(jg)
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.
Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia
.jpeg)
.jpeg)
