 |
| Bupati Sinjai Andi Seto Asapa (kanan) dan Direktur Yayasan LBH Bhakti Keadilan Bakri Remmang (kiri) saat penandatanganan kerjasama |
SINJAI, JBN Indonesia - Pemerintah Kabupaten Sinjai dan Yayasan LBH Bhakti Keadilan sepakat menjalin kerja sama dalam penyediaan pemberian bantuan hukum bagi warga miskin di Kabupaten Sinjai yang terjerat hukum.
Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Bupati Sinjai Andi Seto Asapa (ASA) dengan Direktur Yayasan LBH Bhakti Keadilan Bakri Remmang, bertempat di Gedung Command Center Rumah Jabatan Bupati Sinjai, Kamis (21/9/2023).
Bupati ASA mengatakan bahwa program pemberian bantuan hukum gratis bagi warga miskin ini merupakan salah satu visi misi program Pemkab Sinjai yang saat ini fokus dilakukan sebagai bentuk kehadiran negara dalam persoalan hukum yang dihadapi warganya.
Menurutnya, selama lima tahun terakhir ini program bantuan hukum gratis yang telah berjalan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sinjai.
Olehnya itu, Bupati ASA berharap dengan MoU tersebut bisa membantu masyarakat miskin yang ada keterkaitan dengan dampak hukum agar warga dapat terbantu dan terlindungi.
“Jadi masyarakat miskin yang terkena masalah hukum dapat mengajukan permohonan kepada LBH Bakti Keadilan tanpa ada pungutan biaya alias gratis karena biaya tersebut telah ditanggung Pemkab Sinjai melalui APBD,” jelasnya.
Lebih lanjut Bupati ASA menerangkan, bahwa dengan adanya bantuan hukum ini berarti terpenuhinya hak-hak masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum dan meringankan beban masyarakat dalam memperoleh keadilan.
Ditempat yang sama, Direktur LBH Bhakti Keadilan, Bakri Remmang menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sinjai yang memberikan kepercayaan untuk bermitra dengan LBH Bakti Keadilan.
Dikatakan, dengan adanya kerjasama ini LBH Bhakti Keadilan akan memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang ada di Sinjai ketika bermasalah dengan hukum.
“Kami sebagai pelaksana, ketika ada warga butuh pendampingan hukum silahkan datang ke kami dan tim hukum akan mendampingi mulai dari penyidikan sampai proses persidangan,” jelasnya.
Ia berharap, apa yang menjadi harapan Pemda untuk membantu masyarakat kurang mampu atau miskin dalam memberikan bantuan hukum gratis melalui advokasi perpanjangan tangan LBH Bhakti Keadilan dapat terlaksana dengan baik. (**)
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.
Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia
.jpeg)
.jpeg)
