Pesta Demokrasi Sebentar Lagi, Pakar UGM Sebut Polarisasi Tak Sedahsyat Dua Pemilu Sebelumnya

Ilustrasi Pemilu 2024 (*)

JBN Indonesia - Pesta Demokrasi Indonesia segera dilaksanakan, lebih dari 200 juta pemilih di dalam negeri beserta diaspora Indonesia di seluruh dunia akan ambil bagian dalam ajang yang hanya dapat diikuti lima kali dalam setahun tersebut. Empat Belas Februari yang dikenal sebagai Hari Kasih Sayang akan dirayakan oleh masyarakat Indonesia dengan memilih Calon Pempimpin Negeri ini dengan penuh kasih sayang untuk kemajuan Bangsa Indonesia tercinta.

Mendekati masa 100 hari sebelum penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden, manuver dari para elite politik dan apa yang terjadi disebaliknya telah menjadi bahan pembicaraan yang cukup umum ditemui di berbagai sudut tanah air. Seluruh penjuru masyarakat di tanah air tampak sudah menentukan sosok pemimpin pilihannya, bahkan dengan tegas menunjukkan dukungan terhadap salah satu pihak yang berkontestasi.

Pakar UGM dalam kegiatan Pojok Bulaksumur (Laman UGM)

Suasana politik yang kian memanas, menjadi perhatian bagi sejumlah pakar Universitas Gadjah Mada (UGM) salah satunya Riza Noer Arfani, Dosen Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik UGM yang menyampaikan bahwa pemilu kali ini terasa berbeda. Polarisasi kemungkinan besar tidak akan sedahsyat dua pemilu sebelumnya, dan potensi konflik horizontal maupun vertikal pun relatif kecil.

“Kemungkinan polarisasi yang ekstrem hampir tidak ada. Apalagi pada pemilu legislatif, relatif tidak menghasilkan konflik di level grassroot,” terangnya dalam kegiatan Pojok Bulaksumur yang berlangsung Jumat (27/10/2023).

Menurut Riza, potensi konflik yang lebih kecil juga mencakup ranah media digital. Berbeda dengan sebelumnya, euforia masyarakat terhadap digitalisasi menurutnya sudah cukup stabil. Seiring dengan semakin meningkatnya literasi terhadap teknologi dan media digital, masyarakat menurutnya sudah lebih bisa memilah informasi yang mereka peroleh melalui media. “Para pemilih sudah tidak benar-benar percaya dan mengandalkan media, sehingga potensi terjadinya konflik menjadi lebih kecil,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, pandangan tentang atmosfer pemilu yang lebih tenang juga diamini oleh Abdul Gaffar Karim, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM. Pada pemilu tahun 2014 dan 2019, pertarungan dukungan dan polarisasi telah mulai memanas jauh hari sebelum pemilu berlangsung. Hal ini, menurutnya, tidak tampak pada pemilu kali ini. “Sekarang tidak seperti itu, jadi mungkin akan lebih tenang dibandingkan tahun 2014,” pungkasnya.

Bahaya Politik Dinasti dan Erosi Demokrasi 

Pada diskusi santai dengan wartawan berbagai media lokal dan nasional ini, kedua pakar UGM tersebut memberikan pandangan mereka terhadap berbagai isu seputar Pemilu, mulai dari kemungkinan Pemilu Presiden berlangsung dalam dua putaran, signifikansi peran dari pimpinan partai politik, hingga politik dinasti.

Terkait topik terakhir, Pria yang akrab disapa Gaffar itu mengungkapkan bahwa fenomena demikian sebenarnya dapat ditemui pada beberapa negara dan diberbagai era. Politik dinasti, terangnya, terjadi ketika kesempatan dan pengalaman langsung untuk mempelajari politik dinikmati oleh keturunan dari mereka yang memang telah berkecimpung didunia politik. Meski hal ini sendiri merupakan sebuah privilese, menurutnya isu yang perlu menjadi perhatian lebih terletak pada bagaimana proses menuju kandidasi berlangsung.  “Persoalannya bukan politik dinasti, tapi bagaimana politik dinasti dimungkinkan untuk berlangsung. Di negara maju ini bisa berjalan tanpa ada rekayasa. Di Indonesia ini agak kurang sehat,” ungkapnya.

Gaffar juga menerangkan terkait isu politik dinasti dan berbagai isu lainnya, membuat sorotan publik terhadap negara cukup kuat. Namun demikian, ia melihat bahwa potensi konflik vertikal antara negara dengan masyarakat pun relatif kecil, terutama jika melihat gejala yang terjadi beberapa tahun belakangan. Minimnya konflik memang menjadi sesuatu yang perlu disyukuri, namun alasan di baliknya menurut Gaffar cukup miris, hal ini dikarenakan masyarakat tidak terkonsolidasi dengan baik. “Negara sangat  terkonsolidasi, sementara masyarakat tidak terkonsolidasi. Ada konflik kecil diranah elite tetapi mereka selalu cepat menemukan cara untuk rekonsiliasi dan dengan cepat menegosiasi,” terangnya.

Berkaca pada fenomena yang terjadi diberbagai negara dunia, ia pun mengingatkan akan bahaya erosi demokrasi, jika gerakan masyarakat tidak terlihat sehingga tidak ada oposisi yang cukup kuat. Hal ini, menurutnya, juga menjadi isu yang perlu menjadi perhatian dan diskusi penting dibalik hingar bingar Pemilu 2024 mendatang. (Ay/JBN)

Dapatkan Berita Terupdate dari JBN Indonesia
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.

Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia