Lanskap Sosial Pembangunan IKN

Rancangan Ibu Kota Nusantara (*)

JBN Indonesia - Berdasarkan paparan tersebut, sudah sejauh mana pembangunan IKN. bisa memberikan dampak pembangunan tidak hanya dalam segi infrastruktur, tetapi juga pro terhadap masyarakat marjinal? Walaupun masih menuai banyak perdebatan dan proses penyesuaian yang panjang, pemindahan ibukota negara ke Kalimantan pada aspek kesejahteraan setidaknya akan membangun dalam beberapa aspek.

Pertama, terhapusnya orientasi jawa-sentris. Pulau jawa adalah salah satu pusat pemerintahan terbesar di Indonesia dengan penduduk yang sangat padat disebabkan oleh laju urbanisasi yang cukup tinggi. Kondisi ini ditengarai oleh menumpuknya lapangan pekerjaan sektor formal dan informal di Jawa sehingga masyarakat non-jawa banyak yang bermigrasi untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Akibat terlalu padat, Pulau Jawa khususnya daerah Ibukota Jakarta menjadi kota yang terdegradasi, mulai dari polusi udara, kriminalitas yang tinggi, serta rendahnya interaksi sosial antar masyarakat

Dengan tetap mempertahankan ibukota di Pulau Jawa akan memperburuk keadaan Ibukota secara geografis dan lingkungan sosialnya dalam jangka panjang. Pulau Jawa telah menanggung sebesar 56% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia ternyata sudah tidak lagi sanggup untuk menciptakan atmosfer yang sehat untuk dihuni yang diukur berdasarkan ketersediaan air bersih, lingkungan yang sehat, kepadatan penduduk, hingga risiko bencana alam (Maksum et al., 2022).

Pemerataan pembangunan juga tetap sulit dilakukan karena pusat pemerintahan tidak dekat dengan daerah pinggiran, sehingga sense of belonging cukup rendah. Jakarta yang diprediksi tenggelam dalam beberapa tahun kedepan juga memperkuat alasan pemindahan IKN (Mulyana et al., 2023).

Kedua, munculnya daerah pusat pemerintahan yang terpisah dengan pusat kota bisnis. Negara maju lainnya sudah melakukan pemisahan daerah pemerintahan dengan alasan untuk mengurangi kepadatan penduduk serta menjaga kontrol kekuasaan oleh pemerintah. Hal ini telah dilakukan oleh Australia dengan pusat pemerintahan di Canberra, sementara pusat bisnis di Melbourne, Amerika dengan Washington DC dan New York sebagai pusat bisnis, serta banyak negara lainnya. Tenaga kerja yang bekerja di pemerintahan juga bisa bekerja tanpa terdistraksi oleh masalah kepadatan yang ada di Jakarta.

Ketiga, implementasi dari Suistanable Development Goals (SDGs). SDGs merupakan tujuan pembangunan yang mengutamakan keberlanjutan dari suatu prorgam. Pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang telah diterima secara global termasuk di dalamnya deklarasi, resolusi, dan konvensi yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Konsep ini mencakup berbagai aspek, baik yang bersifat lingkungan, sosial, politik, ekonomi, maupun budaya, dan relevan di berbagai tingkatan, mulai dari lokal hingga tingkat global, melibatkan sektor publik dan swasta. 

Beberapa aspek utama dari pembangunan berkelanjutan termasuk pengelolaan yang bijak terhadap sumber daya alam untuk kepentingan masa depan, penggunaan yang efisien terhadap sumber daya alam untuk menghindari pemborosan dan kerusakan lingkungan.

Selain itu, pembangunan harus berfokus pada pertumbuhan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan memastikan kualitas hidup manusia baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Penting untuk diingat bahwa dalam konteks pembangunan berkelanjutan, perhatian tidak hanya terfokus pada isu-isu lingkungan, tetapi juga mencakup aspek-aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya, terutama yang berdampak pada masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan tersebut.

Prinsip pembangunan berkelanjutan selalu terhubung dengan perlindungan lingkungan, yang berarti pembangunan harus tetap berlangsung, sambil menjaga dan melindungi lingkungan. Pada awalnya, konsep pembangunan berkelanjutan juga memiliki hubungan erat dengan masalah ekonomi, sehingga beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan berkelanjutan meliputi pemerataan, energi, ekologi, ekonomi, dan peran serta masyarakat. Pemerataan yang dimaksud di sini adalah upaya untuk mengurangi kesenjangan, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial, sehingga pembangunan dapat memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat secara adil.

Pembangunan berkelanjutan dalam membangun IKN merupakan aspek yang sangat krusial untuk dibahas karena IKN merupakan daerah yang masih tertinggal di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan masyarakat asli akan terdampak karena disingkirkan dari wilayahnya sendiri. Pemerintah perlu memerhatikan pembangunan sosial masyarakat terlebih dahulu seiring dengan pembangunan ekonomi. Pemindahan ibukota berarti juga meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kalimantan sebagai daerah baru yang akan diberdayakan. (Ay/JBN)

Biodata Penulis :
Nama : Indah Sari Rahmaini
Profesi : Dosen Sosiologi Universitas Andalas
E-mail : indah.rahmaini96@gmail.com

Dapatkan Berita Terupdate dari JBN Indonesia
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.

Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia