SURABAYA, JBN Indonesia – Ratusan warga Jawa Timur yang tergabung dalam Rumah Perjuangan Keadilan Rakyat (RPKR) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur pada Jumat (21/03/2025). Mereka menuntut agar Ketua DPRD dan Badan Kehormatan DPRD segera memecat salah satu anggotanya yang diduga terlibat dalam kasus korupsi dana Wawasan Kebangsaan (Wasbang) yang dialokasikan untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) Srikandi di Situbondo.
Dalam aksi yang berlangsung sejak pagi itu, massa membawa berbagai spanduk dan poster bertuliskan tuntutan tegas. Mereka menolak DPRD Jawa Timur menjadi "sarang koruptor" dengan tetap mempertahankan anggota yang sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Koordinator aksi, Soleh, dalam orasinya menyatakan bahwa masyarakat Jawa Timur sudah cukup muak dengan praktik korupsi yang merajalela di tubuh DPRD. Ia menegaskan bahwa tindakan tegas harus segera diambil sebelum kepercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif semakin runtuh.
"Kami menuntut DPRD Jawa Timur memecat Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PPP Dapil IV, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PPP Situbondo. Ia diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dana Wasbang pada Pokmas Srikandi di Kabupaten Situbondo. Jika terbukti bersalah, tidak ada alasan untuk tetap mempertahankan jabatannya," seru Soleh di hadapan massa aksi.
Selain anggota DPRD tersebut, dua nama lain juga disebut dalam skandal ini, yaitu:
-Bendahara DPC PPP Situbondo, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Situbondo.
-Seorang staf DPC PPP Situbondo, yang diduga ikut serta dalam praktik korupsi dana Wasbang.
Soleh menjelaskan bahwa kasus ini sudah mendapatkan perhatian serius dari berbagai elemen masyarakat, terutama setelah Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (AMAKI) melakukan aksi damai di depan Gedung Merah Putih KPK Jakarta beberapa waktu lalu.
"Kami tidak ingin DPRD Jawa Timur menjadi tempat berlindung bagi koruptor. Mereka harus dibasmi, bukan malah dilindungi! Kami menuntut Ketua DPRD dan Badan Kehormatan DPRD bersikap tegas terhadap anggotanya yang korup," tambah Soleh dengan lantang.
Soleh juga mengungkapkan bahwa sebelum aksi ini berlangsung, ada berbagai bentuk intimidasi yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk menggagalkan demonstrasi. Namun, hal tersebut justru semakin membakar semangat para demonstran.
"Kami tidak gentar. Saya tegaskan kepada siapa pun yang mencoba menggagalkan aksi ini, perjuangan kami tidak akan berhenti di sini. Kami tetap datang dengan ratusan massa, dan jika tuntutan ini tidak diindahkan, kami akan datang lagi dengan jumlah massa yang lebih besar," tegasnya.
Sejumlah aparat kepolisian tampak berjaga ketat di lokasi untuk memastikan aksi berlangsung tertib. Meskipun ada ketegangan saat massa mencoba merangsek mendekati pintu gerbang DPRD, aksi tetap berjalan damai tanpa insiden kekerasan.
Di akhir aksi, Soleh memberikan ultimatum kepada Ketua DPRD Jawa Timur. Jika dalam waktu dekat tidak ada keputusan tegas terkait pemecatan anggota DPRD terduga korupsi ini, maka demonstrasi susulan dengan massa lebih besar akan digelar dalam waktu dekat.
"Kami tidak akan berhenti sampai para koruptor ini dipecat dan diadili! Jika DPRD tetap bungkam, kami akan datang lagi dengan jumlah massa yang lebih besar. Kami akan kepung Gedung DPRD sampai keadilan benar-benar ditegakkan!" pungkasnya dengan penuh semangat.
Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat Jawa Timur tidak akan tinggal diam menghadapi praktik korupsi di lingkup legislatif.
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.
Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia
.jpeg)
.jpeg)
